JAKARTA - Aparat penegak hukum merupakan unsur terpenting dalam pemberantasan software ilegal di Indonesia. Pada 2009, polisi dan hakim dinilai sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Prestasi yang berhasil ditorehkan polisi di 2009, menurut kepala perwakilan BSA Donny Sheyoputra, mengalami kemajuan. Pasalnya ada dua kasus besar yang sudah diperiksa oleh PN Jakarta Selatan, meskipun hingga saat ini belum keluar putusannya.

"Kedua kasus ini adalah kasus corporate end user, padahal pada tahun-tahun sebelumnya hanya kasus-kasus retail piracy dan hard disk loading saja yang dapat dilimpahkan hingga ke persidangan", tegas Donny di Jakarta, Selasa (8/12/2009).

"Jadi sudah mulai terlihat ada koordinasi meskipun jumlahnya masih sangat kurang", tambahnya.

Sementara itu, Donny menambahkan, kampanye Timnas PPHKI dalam menekan software bajakan di mal-mal juga sudah tepat sasaran. Pasalnya, kampanye tersebut bersifat edukatif dan tidak semata-mata hanya berbentuk represif atau penegakan hukum.

Sasarannya juga cukup merata karena pada tahap pertama ditujukan kepada perusahaan, sedangkan pada tahap kedua ditujukan kepada sector public.

Tidak hanya mal dan perusahaan, kampanye yang dilakukan ke pemerintahan juga merupakan langkah maju. Sebab, fungsi pemerintah di bidang edukatif ini penting bagi penegakan hukum.

"Karena penegakan hukum yang tidak disertai sosialisasi dan edukasi tidak akan memberikan manfaat apapun juga", tandasnya.